div.TabView div.Tabs { height: 24px; overflow: hidden; } div.TabView div.Tabs a { float: left; display: block; width: 103px; text-align: center; height: 24px; padding-top: 3px; vertical-align: middle; border: 0.5px solid #000000; border-bottom-width: 0; text-decoration: none; font-family: "Arial", Times New Roman, Serif; font-weight: 900; color: #000080; } div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active { background-color: #CEF6CE; } div.TabView div.Pages { clear: both; background-color: #FFFFFF; border: 0.5px solid #000000; overflow: hidden; } div.TabView div.Pages div.Page { height: 100%; padding: 0px; overflow: hidden; } div.TabView div.Pages div.Page div.Pad { padding: 3px 5px; } Selengkapnya di: Anggasona | Tutorial Blog | Tips SEO | Hotnews: Cara Membuat Tab View Menu 3 Kolom di Blog http://anggasona-anotherbestblog.blogspot.com/2010/08/cara-membuat-tab-view-menu-3-kolom-di.html#ixzz1bau3wDGg

Label Sphere

Selasa, 31 Januari 2012

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945


Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditmjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tiflak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun bagian keempat (aline IV) memuat dasar-dasar fiindainental negara y^itu: tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila, Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan 'kausal organis' dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut
  1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan Pembukaan UUD  1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu  : pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi tenvujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian da­lam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Berdasarkan penjelasan tentang isi Pembukaan UUD 1945, yang terrnuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 No. 7, dijelaskan bahwa ".... Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung Pokok-pokok Pi-kiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia, serta mewujudkan suatu Cita-cita Hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (convensi). Adapun Pokok-pokok Pikiran tersebut dijetmakan (dikongkritisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.
Sebagaimana isi yang ierkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya
            Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Asas Kerokhanian Negara atau Dasar Filsafat Negara Rl.
2. Pembukaan UUD 1945
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm) , menurut ilmu hukum tatanegara meniiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
a. Dari Segi Terjadinya :
            Ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam       suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak         Pembentuk negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu           sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
b. Dari Segi isinya :
            Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD 1945          memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:
(1)        Dasar tujuan negara, (baik tujuan umum maupun tujuan khusus).
            Tufuan umum: Tercakup dalam kalimat " ....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan umum ini berhubungan  dengan  masalah  hubungan  antar  bangsa (pergaulan masyarakat internasional). Tujuan umum inilah yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
            Tujuan khusus :
            Makna ini tercakup dalam kalimat, "...... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah-teraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa..." Tujuan khusus ini meliputi tujuan nasionai, sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual.
(2)        Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar Negara:
            Pernyataan ini tersimpul clalam kalimat "..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
            Negara Indonesia". Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar, dan merupakan suatu dasar yur id is formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
(3)        Bentuk negara:
            Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat ".....yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat".
(4) Dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara) :
            Pernyataan ini tersimpul dalam kali mat "..... dengan             berdasar kepada Ketuhanan yang MaJba esa,             kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan          Indonesia, kerdcyatan yang dipimpin oleh hikmat             kebijak-sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,             serta dengan mewujud­suatu keadilan sosial bagi             seluruh rakyat'Indonesia".
Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, maka menurut ilmu hukum tatanegara bahwa Pembukaan UUD 1945 .pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm).
3. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945
1. Alinea Pertama
            Dalam alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai ‘hak kodrat’ yaitu yang tersimpul dalam kalimat “Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa ….”. Hak kodrat  adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagaimana makhluk individu dan makhluk sosial.
2. Alinea Kedua
            Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di samping sebagai suatu bukti objektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewu-judkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain.
            Hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu terjelma dalam suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menuju pada suatu cita-cita bersama yaitu suatu m&syarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kedaulatan.
3. Alinea Ketiga
            Dinyatakannya kembali Proklamasi pada alinea III Pembukaan UUD 1945, menunnjukkan bahwa antara Pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan satu kesatuan namun perlu diketahui bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu diikuti dengan suatu tindak lanjut, yaitu membentuk negara dan hal ini dirinci dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian inilah maka pembukaan UUD 1945, disebut juga sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
            Pernyataan kembali Proklamasi yang tercantum dalam alinea III tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan pada aline I dan II, sehingga alinea III merupakan suatu titik kulminasi, yang pada akhirnya dilanjutkan pada alinea IV yaitu tentang pendirian negara Indonesia.
Pengakuan ”Nilai religius ',yaitu dalam pernyataan, Atas berkat rakh' mat Allah Yang Maha Kuasa'. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara (Sila pertama), sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara.
            Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kemerdekaan dan negara Indo­nesia di samping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, juga yang terpenting adalah merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
            Pengakuan 'Nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan 'didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas'. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nila;-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Demikian juga nilai-hilai moral dan nilai kodrat tersebut merupakan asas bagi kehidupan kene-garaan bangsa Indonesia.
4. Alinea Keempat
a. Tentang Tujuan Negara
            (1)        Tujuan Khusus
                        Terkandung dalam anak kalimat "....untuk     membentuk suatu pemerin­tahan negara Indonesia             yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan        seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk             memajukan kesejah­teraan umum mencerdaskan        kehidupan bangsa..... ". Tujuan khusus dalam             kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam    hubungannya dengan politik dalam negeri     Indonesia yaitu :
                        (a)        Melindungi segenap bangsa dan seluruh                                tumpah darah Indonesicf. Hal ini dalam                          hubungannya dengan tujuan negara hukum               adalah mengandung pengertian negara hukum                         formal
                        (b)        Memajukan kesejahteraan umum dan                                    mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam               hubungannya dengan pengertian tujuan negara                      hukum adalah mengandung pengertian negara                   hukum material.
(2) Tujuan Umum
            Tujuan negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehid sesama bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalarn kalimat: 
            ".... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ke dekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial...."
            Tujuan negara dalam anak kalimat ini reatisasinya dalam hubungann dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa h dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal inilah yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
b. Tentang Keten tuan Diadakannya UUD Negara
            Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat, "...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia......".
            Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat konstitusional, di mana mengharuskan bagi negara Indonesia untuk diadakannya UUD Negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang terdapat dalam alinea keem-pat inilah yang merupakan dasar yuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber bagi adanya UUD 1945, sehingga dengan demikian Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945.
c. Tentang Bentuk Negara
            Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai her ikut:
            ".....yang terbentuk dalam suatususunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulctianrakyat........"
            Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, oleh dan untuk rakyat Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar negara bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat.
d.         Tentang Dasar Filsafat Negara
            ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut:
            “…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan  bercidab.  Persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanuan  dalam permusyawaratan/perwkilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seliiruh rakyal Indonesia...".
Tujuan Pembukaan UUD 194S
Berdasarkan susunan Pembukaan UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan sebagaimana terkandung dalam empat alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
(a) (Alinea I) untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerde­kaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
(b)        (Alinea II) untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu: terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.
(c)        (Alinea III) untukm menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menja-di permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia, yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang maha Esa.
(d)       (Alinea IV) untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea W Pembukaan UUD 1945 , sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Notonagoro, 1974 : 40).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar